Obstruction of Justice
Obstruction of justice adalah perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (proses hukum). Beberapa contoh tindakan yang termasuk dalam obstruction of justice adalah:1. Mengintimidasi saksi: Mengancam…
SelengkapnyaObstruction of justice adalah perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (proses hukum). Beberapa contoh tindakan yang termasuk dalam obstruction of justice adalah:1. Mengintimidasi saksi: Mengancam…
SelengkapnyaKualifikasi yang dibutuhkan bekerja sebagai Legal Officer melibatkan latar belakang pendidikan di bidang hukum yang kuat serta sertifikasi atau lisensi yang relevan. Berikut rinciannya : 1. Gelar Sarjana…
SelengkapnyaLegal Officer adalah profesional yang bekerja di bidang hukum untuk perusahaan, institusi, atau organisasi dengan tugas utama mengelola dan memantau berbagai aspek legal agar sesuai dengan hukum yang…
SelengkapnyaOSS atau Online Single Submission adalah Perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS…
SelengkapnyaSengketa di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan bidang hukum yang terkait, antara lain: 1. Sengketa PerdataSengketa perdata adalah perselisihan antara individu atau badan…
SelengkapnyaSengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Dalam konteks hukum, sengketa seringkali terjadi ketika…
SelengkapnyaMenurut UU Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1), grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.…
SelengkapnyaHak prerogatif presiden adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk mengambil keputusan tertentu tanpa memerlukan persetujuan lembaga lain, yang diatur dalam UUD 1945. Contoh Hak Prerogatif…
SelengkapnyaDanantara adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Aset Danantara mencapai Rp 14.670 triliun (sekitar $900 miliar)…
SelengkapnyaBerdasarkan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai…
Selengkapnya